Pernahkah Anda menengok website ini? Ya benar, itu adalah Website DPR RI (www.dpr.go.id) yang “katanya” menjabat sebagai wakil rakyat. Website tersebut “katanya” bernilai 9,75 Milyar dan tentunya berasal dari mana lagi kalau bukan dari Uang Rakyat, tentunya juga termasuk dari pajak-pajak Internet dan Listrik yang kita bayar tiap bulan.
Apakah uang senilai 9,75 M itu benar-benar dialokasikan untuk sebuah Website yang dapat dikatakan “standar” itu?
Beikut ini adalah cuplikan dari pernyataan Roy Suryo dalam harian Kompas:
Menurut Roy, berdasarkan DIPA Setjen DPR 2010, biaya pemeliharaan jaringan sistem informasi website resmi DPR, yakni www.dpr.go.id, pada 2010 berkisar Rp 9,75 miliar, yang terdiri dari biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.
“Kemudian, ada program untuk pengembangan sistem informasi dengan budget Rp 9,3 miliar pada 2010 dan Rp 12 miliar pada 2009,” katanya.
Sayangnya, website resmi DPR yang menelan biaya cukup besar itu, lanjutnya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, situs itu tidak digunakan untuk memublikasikan hasil studi banding DPR ke luar negeri selama 2009-2014. Situs www.dpr.go.id juga tidak menyediakan fitur tersendiri yang menempatkan laporan kunjungan ke luar negeri.
Tidak ada yang spesial dari Website DPR RI Senilai 9,75 Milyar itu selain memiliki PR 7. Bahkan email yang mereka gunakan juga masih sangat konvensional dan tidak senilai dengan website yang mereka anggarkan. Coba lihat cuplikan berita dari Kompas berikut ini:
Namun, anggota DPR asal Fraksi PKS Nasir Jamil Nasir mengatakan, tak pernah ada alamat e-mail dengan domain resmi @dpr.go.id yang diberikan kesekretariatan kepada anggota sejak masuk pada akhir 2009. Ia menggunakan alamat e-mail yang dibuatnya sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat atau berkomunikasi dengan kolega. Nasir pun menggunakan domain gratisan @yahoo.com.
“Kalau e-mail saya ada, nasirjamil@yahoo.com,” katanya.
Demikian mudahnya para Anggota Dewan membuat anggaran meskipun itu dapat dikatakan “tidak masuk akal”. Apapun itu, Pembuatan Website, Kunjungan ke Luar Negeri, Pembuatan Gedung Baru, seluruh anggaran yang notabene adalah “uang kita” telah menjadi kekuasaan DPR.
Sayangnya, dari sekian Milyar atau bahkan Trilyunan uang rakyat yang dianggarkan itu, hasil yang diperoleh belum maksimal. Atau mungkin memang belum menghasilkan apa-apa bagi rakyat?
